Tentang Kami

Latar Belakang dan Sejarah KIBAR

Indonesia, dengan masyarakatnya yang beragam dan berteknologi tinggi, belum sepenuhnya mencapai kemandirian ideal yang didasarkan pada potensi budaya, adat, dan agama, serta nilai-nilai keadilan, kesetaraan, hukum, kesejahteraan, kebebasan, keberagaman, dan perlindungan minoritas.

Kebebasan berpendapat belum sepenuhnya dirasakan, penghargaan terhadap heterogenitas masih kurang, keadilan sosial seperti yang tercantum dalam sila kelima Pancasila belum terwujud sepenuhnya dengan masih banyaknya kemiskinan dan anak terlantar, dan perlindungan terhadap kaum minoritas belum berjalan optimal.

Meskipun demikian, berbagai upaya terus dilakukan, termasuk peran penting Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pers sebagai kontrol sosial untuk mengkritisi kebijakan diskriminatif dan memperjuangkan aspirasi masyarakat demi keadilan sosial.

Berangkat dari pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan melalui Good Governance, namun adanya sikap apriori terhadap perubahan dan praktik kurang sehat sebagian LSM yang cenderung mengkritik tanpa solusi, telah menggerakkan kami mendirikan Komunitas Independen Bersama Azaz Rakyat (KIBAR) sebagai pendamping pemerintah dalam agenda pembangunan masyarakat mandiri di tingkat nasional dan daerah.

Dengan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, KIBAR menjadikan empat pilar ini sebagai asas dalam visi dan misi organisasi untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Visi & Misi KIBAR

Visi:

Mewujudkan masyarakat yang mandiri, adil, dan beradab dengan menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan, penegakan hukum, kesejahteraan, kebebasan, serta perlindungan terhadap kaum minoritas.

Misi:

Memberikan referensi yang akurat dan objektif kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan.
Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan kualitas hidup yang layak dan bermartabat.
Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Mewujudkan aparatur negara yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab.
Mengoptimalkan kinerja pemerintahan daerah dengan prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Motto KIBAR

GERAKAN INDONESIA BERSIH

Landasan Hukum KIBAR

Komunitas Independen Bersama Azaz Rakyat (KIBAR) dalam melaksanakan peran dan fungsinya berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Pasal 1, Pasal 18, 18A, 18B, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, Pasal 30.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Jaminan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat sebagai Saksi
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Pemerintah
Permen PAN Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/9/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam Upaya Perbaikan Pelayanan Publik
Akte Notaris YOUNEKE SOMPIE, S.E., S.H., M.Kn. Nomor Akta: 02 Tanggal 08 Juni 2018/Jakarta.
Keputusan KEMENKUMHAM RI Nomor: AHU-0007921.AH.01.07 TAHUN 2018/Jakarta.